Oleh Rasyid L Yamani Pegiat PILAS Institute
Judul
tulisan di atas adaptasi dari sebuah cerpen kompas pilihan 2008, Rokcy Gerung
memberikan prolognya dalam cerpen
tersebut yang berjudul smokol. Kata
smokol tentunya tak luput dari pengetahuan kita bahwa smokol adalah sarapan
pagi atau santapan siang dalam istilah orang Manado. Lima belas cerpen dengan
penulis hebat yang terangkum dalam Smokol. Di antaranya cerpen smokol itu sendiri terpilih menjadi sala satu
cerpen terbaik yang ditulis Nukila Amal.
Dalam cerpen tersebut Rokcy Gerung
dengan kelihaian pengetahuannya menarik benang merah. Kisah jamuan di meja
makan, dalam kehidupan hari-hari yang sering kita lakoni, dari politik pencitraan,
hingga politik “rasa lapar” yang wujudnya adalah korupsi, sekaligus upaya
mencari keadilan, kesetaraan dan kebebasan, (baca Smokol).
Memakai sepenggal kalimat tersebut
dengan maksud ingin memodifikasi konteks kekusaan di Maluku Utara yang timpang tindih
sarat konflik. Secara historis konflik kekuasaanpun pernah terjadi di negeri rempah-rempah tahun 1999-2004. Pergolokan
tersebut tentunya tak pudar dari ingatan kita semua. Bahwa rasa lapar kekuasan
tak bisa dicegah karena hasrat yang kian memuncak. Ketamakan dan egoisme yang
meletakan suku,agama dan ras sebagai tumbal pergolakan politik.
Tulisan ini tak bermaksud mengembalikan ingatan kita, atau mengajak mengulangi sejarah tersebut, namun sekedar menjadi pengalaman bersama.
Dengan demikian pengalaman sejarah tersebut menjadikan kita lebih menghargai
esensi demokrasi yang sebenarnya. Sebab
konflik politik hanya menciptakan antipati dan membuat orang kian tak dewasa
memahami demokrasi. Kata demokrasi sendiri, pemerintahan dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat. Namun esensinya kata demorasi
berasal dari dua kata yakni demos
yang berarti rakyat dan Cratos
pemerintahan.
Secara harafiah kata demokrasi
tentunya dari rakyat kemudian menjelma pejabat publik, lalu dengan kebijakan mengatur
regulasi demi kepentingan rakyat. itulah pengertian sederhana yang tak menghilngkan makna
sebenarnya. Sudah tentu relasi sosial itu berkutak pada pemerintah dan
rakyat, bukan pemerintah dan pemerintah. Andaikan hal itu terjadi akan
mengalami makna yang keliru terhadap relasi sosial.
Menggunakan kalimat “kekuasaan rasa
lapar” tentunya kita semua merasakan hal
yang sama, ketika lapar menjangkit kita. Dengan begitu sedikit makanan dimasukan kedalam perut agar
mengganjal rasa lapar itu. Namun disini kalimat tersebut sebagai representasi kekuasaan yang diperoleh
melalui hitungan matematis. Lantas bagaimana ketika orang mengalami kelaparan
terhadap kekuasaan? Hitungan matematis menjadi solusi menghilangkan rasa lapar,
dengan cara mengelabui angka-angka untuk melambung tinggi lawan politik.
Bahkan lawan politikpun tak berdiam diri
menyaksikan euforia itu, maka dengan cara yang tak demokratispun dilakukan demi
meraih kemenangan. Dengan begitu kekuasaan diperoleh seseorangpun dalam
pertarungan tersebut tak demokratis dijalankan. Relasi kekuasaan sesama kolega
dijaga agar pencitraan tak menjadi buruk di hadapan publik. Rasa lapar menjadi
dorongan hasrat ingin berkuasa, dan mengeksploitasi kekuasan lainnya.
Pembagian Faeda
Maksud dari tulisan ini hanya ingin
memprakarsai agar fenomena tersbut
dihindari, sebab kekuasan sangat dekat
dengan politik yang setengah demokratis dan jauh dari harapan keadilan. Karena pada
kenyataannya ruang konflik selalu
terjadi karena perebutan kekuasan. Sebab
rasa lapar adalah bagian dari dorongan hasrat untuk memenuhi perut kenyang.
Rasa Lapar selalu dirasakan semua
mahluk sosial, entah binatang atau manusia, namun rasa itu selalu dipenuhi agar
tak mempengaruhi kondisi tubuh dan kesehatan seseorang. Namun lapar pada
kekuasan berbeda dengan lapar makanan. Kelaparan kekuasan adalah dorongan
hasrat kebinatangan seperti busung lapar ribuan tahun. Dengan begitu jalan
tikus pun dilalui agar mendapatkan makanan.
Ketika pemenuhan hasrat terpenuhi
hanya untuk kebutuhan sesaat, maka korupsi pun terjadi karena pembagian faeda pada
kelas elit. Lantas siapakah yang mengatur sistem demi perbaikan kualitas
pemerintah? Kualitas pemerintah baik jika orang harus menjauhi korupsi. Tapi
semuanya tak semudah itu. Sebab dorongan hasrat menciptakan korupsi dan
ketimpangan sosial karena penyalahgunaan kekuasaan.
Perbaikan Kualitas SDA
Sistem selalu barada pada kekuasaan
formal. Namun hingga kini sistem pemerintahan kita di Maluku Utara tumpang
tindih terlintas dipermukaan. Beragam problem yang mengemuka tak terselesaikan,
sala satunya adalah 27 ijin usaha pertambangan (IUP) yang simpang siur
mengendap. Kalaupun sudah bermasalah siapa yang disalakan? Sudah pasti tak ada
yang mengaku disalahkan, semuanya mecari aman karena tak mau berurusan dengan
hukum.
Korupsi terjadi karena kerakusan terhadap
kekuasaan, karena faktor rasa lapar yang tak bisa dihindari, maka jalan tikuspun
dilewati, (baca 27 ijin usaha pertambangan IUP). Itu sebabnya tergelincir dan
mengemuka ke permukaan. Maka perlu kiranya Peran legislatif sebagai
keterwakilan rakyat untuk mengawal masalah tersbut. Sebab didiamkan akan
penjadi petaka, karena hubungan pemerintah dan investor adalah modal yang
didapatkan, itu sebabnya tak mempertimbangkan aspek sosialnya.
Aspek sosial yang dimaksud adalah, keuntungan
terhadap masyarakat, bukan dampak yang menambah-nambah masalah. Lalu dibiarkan,
dan lebih mengurus kepentingan politik dan Investor. Karena relasi kekuasaan
inilah yang membuka ruang untuk mengakumalasi kapital lebih banyak karena
oreintasi politik praktis. Namun tanpa sadar konflik laten itu dirawat di
internal pemerintahan, dan satu ketika konflik ini akan mengemuka dan merusak
sistem itu sendiri.
Mungkin perlu kiranya pemerintah menata
kembalia sumber daya alam yang menjadi andalan masyarakat. Agar kelak bisa
memberi manfaat bagi Maluku Utara, dengan begitu bisa diekspor keluar. Sebab
banyak lahan kosong di Maluku Utara yang tak diperbaharui untuk kepentingan
bersama. Lahan hanya di biarkan ditumbuhi ilalang, dan berantakan, sebenarnya
luas daratan yang kita miliki adalah aset yang bisa menunjang pendapatan
daerah, ketika lahan kosong itu di
perdayakan menjadi rupiah. Semoga.[]
Catatan: perna diterbitkan Malut Post, 21 Agustus 2017
Komentar
Posting Komentar